Manado, KOMENTAR- Kordinator Devisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Donny Rumagit mengajak semua pihak termasuk tokoh Agama memerangi praktek politik uang. Menurut Dia, praktek politik uang merupakan kejahatan demokrasi yang masih terus terjadi dari semua hajatan demokrasi, baik pemilu dan pilkada.
“Ada catatan bahwa demokrasi kita masih terancam dengan beberapa kejahatan salah satu yang menonjol adalah praktek politik uang (money politik) yang dari pemilu ke pemilu dan pilkada ke pilkada masih terus terjadi, ” ujar Donny saat memberi arahan dalam rapat Evaluasi Dukungan Sekretariat Lembaga Pengawas Pemilu Bersama Stakeholder, Senin (24/06).
Ia berharap tokoh Agama bisa memberikan pendidikan politik ke masyarakat dan jemaat bahwa ini kejahatan yang perlu di perangi bersama.
“Tugas dan tangung jawab dalam melakukan pengawasan bukan hanya di pundak dari pengawas. Tapi, bawaslu memiliki konsep bagaimana membangun suatu gerakan moral jadi gerakan sosial. Jadi kesadaran individu ini akan menjadi kesadaran kolektif. Praktek politik uang ini kejahatan yang perlu di perangi bersama. Meski banyak masyarakat pesimis namun kita harus optimis dan membangun gerakan moral menjadi gerkan sosial mulai dari kita sendiri bahwa kita menolak praktek politik uang dan ini akan kita gulirkan terus seperti bola salju, mengkampanyekan tolak politik uang, ” cutus Donny.
Ia juga mengungkapkan, dalam catatan dan evaluasi bawaslu di pemilu 2024, tenyata tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih belum barbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarkat dalam melakukan pengawasan pemilu.
“Ada indikator-indikatornya. Apakah karna faktor teknis, masyarkat tidak memahami cara elapor atau kurang sosialisasi. Nah, ini menjadi tanggung jawab bawaslu dalam pilkada bagaimana kita mengerakan pengawasan,” ujarnya.
Ia pun mengajak semua elemen masyarakat melakukan pengawasan tahapan Pilkada saat ini. “Kami ada program pengawasan partisipatif dan sejak tahun 2014 bawaslu telah menginisiasi gerakan sejuta relawan dan saat ini sudah bermetafora ada namanya sekolah kader pengawasan partisipatif. Ini bentuk bentuk bagaimana kami melibatkan masyarakat dalam tugas pengawasan,” paparnya.(bly)
