Manado, KOMENTAR– Hingga sebulan jelang pendaftaran calon, masih ada pemerintah daerah (pemda) yang belum menuntaskan pencairkan anggaran pilkada kepada KPU masing-masing. Tahapan Pilkada serentak di Sulut pun terancam terhambat.
Hal ini menjadi perhatian khusus jajaran KPU Provinsi Sulut saat Rakor Persiapan Tahapan Pencalonan Kepala Daerah di The Sentra, Manado, Minggu (14/07/2024).
Anggota KPU Sulut Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Lanny Ointu memerintahkan jajarannya KPU Kab/ Kota agar segera berkoordinasi dengan pemda masing masing merealisasikan anggaran pilkada sesuai kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Di kabupaten/kota masih ada yang belum tuntas, akan kita pantau dan kawal untuk diselesaikan. Waktu semakin dekat. Kita juga segera memasuki tahapan pencalonan di bulan Agustus yang merupakan tahapan krusial dan pemungutan suara akan dilaksanakan pada 27 November 2024,” kata
Lanny Ointu.
Berdasarkan data inventarisasi KPU Sulut saat rakor tersebut, ternyata masih banyak daerah yang belum mencairkan 100 persen anggaran kepada KPU.
Bahkan, lebih buruk tiga daerah yakni, Minahasa, Manado dan Minsel sebagian anggaran menunggu APBD-Perubahan.
Praktis baru 4 daerah yang fiks 100 persen pencairan anggaran pilkada yakni, Bitung, Mitra, Bolmong, Sitaro
“Untuk Minahasa pencairan dilakukan dua tahap dan dua termin. Saat ini kita sedang menunggu termin kedua. Sisa Rp 5 miliar dan tahap kedua sesuai kesepakatan NPHD dicairkan di APBD-P. Kita sudah berkoordinasi dengan Pemkab (Kesbangpol) untuk termin kedua dan sudah fiks dalam waktu dekat cair, ” ujar ketua KPU Minahasa, Rendy Suawa.
Senada juga disampaikan anggota KPU Manado, bahwa kesepakatan di NPHD sisa anggaran di APBD-Perubahan.
Anggota KPU Sulut, Lanny Ointu meminta KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi intens dengan pemda lebih khusus untuk pencairan di APBD-Perubahan.
“Harus pastikan tiga bulan sebelum hari ‘H’ pemumutan suara sudah dicairkan 100 persen, ” terang Lanny.(bly)