Abo Mokoginta Bongkar Pertanyaan Besar di Balik Tragedi Drag Race Kotamobagu: Siapa yang Meloloskan Sirkuit di Tengah Pemukiman?
Kapolda Sulut. Abo Mokoginta
Kotamonagu, KOMENTARNEWS— Tragedi Muda Charaka Drag Race & Drag Bike Kotamobagu Bersahabat 2026 di Sirkuit Jalan A.P. Mokoginta, Kelurahan Upai, Kota Kotamobagu, Minggu (9/8/2026), menyisakan pertanyaan besar yang tidak boleh ditutup dengan sekadar menyebutnya sebagai kecelakaan.
Aktivis Bolaang Mongondow Raya, Rahmat Mokoginta atau Abo Mokoginta, mendesak aparat penegak hukum membongkar secara terang-benderang siapa yang memastikan sirkuit tersebut layak digunakan, siapa yang menyatakan aman, dan siapa yang bertanggung jawab ketika kendaraan akhirnya menerobos hingga menghantam area penonton.
Abo menilai persoalan ini jauh lebih serius daripada sekadar mencari siapa yang berada di balik kemudi kendaraan. Jika sebuah perlombaan dengan kecepatan tinggi digelar di kawasan yang berdekatan dengan pemukiman dan masyarakat dapat berada di sekitar lintasan, maka seluruh sistem keselamatan wajib dipertanyakan. Siapa yang menentukan lokasi? Siapa yang menyusun layout lintasan? Siapa yang memeriksa pagar pembatas dan barrier? Siapa yang menentukan posisi penonton? Dan siapa yang memberikan lampu hijau bahwa kegiatan tersebut layak dilaksanakan? Semua pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan dokumen dan fakta lapangan.
“Jangan setelah terjadi tragedi semua orang baru bicara soal keselamatan. Keselamatan itu seharusnya dipastikan sebelum kendaraan pertama dilepas dari garis start. Kalau memang semua sudah sesuai standar, tunjukkan dokumennya. Kalau ada persyaratan yang tidak dipenuhi, jangan ada yang saling lempar tanggung jawab,” tegas Abo Mokoginta.
Menurut Abo, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada penyebab teknis kendaraan atau kesalahan pembalap. Aparat perlu membedah seluruh rantai penyelenggaraan dari awal sampai akhir.
Mulai dari pihak yang menggagas kegiatan, penyelenggara resmi, proses perizinan, rekomendasi teknis, pemeriksaan lintasan, kesiapan petugas keselamatan, pengaturan zona penonton, hingga sistem evakuasi dan penanganan keadaan darurat.
Sebab ketika risiko sudah diketahui, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah risiko tersebut benar-benar dikelola atau hanya dianggap sebagai formalitas.
Abo juga meminta aspek rekomendasi teknis, termasuk apabila terdapat keterlibatan IMI Sulut, diperiksa secara objektif. Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan tuduhan terhadap organisasi mana pun.
Namun, jika ada rekomendasi teknis, maka publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya diperiksa dan dinyatakan layak.
Apakah kondisi lintasan, barrier, jarak penonton dan sistem pengamanan pada hari perlombaan benar-benar sesuai dengan persyaratan yang menjadi dasar rekomendasi tersebut? Jangan sampai rekomendasi hanya menjadi selembar dokumen, sementara kondisi nyata di lapangan berbeda.
Hal yang sama berlaku bagi panitia penyelenggara. Abo mempertanyakan siapa yang secara konkret memegang kendali keselamatan di lapangan. Siapa safety officer-nya? Siapa marshal yang bertugas? Siapa yang memastikan penonton berada di zona aman? Apakah barrier benar-benar mampu menahan kendaraan yang kehilangan kendali? Bagaimana kesiapan ambulans, tenaga medis, pemadam kebakaran dan jalur evakuasi? Semua harus dibuka, bukan disembunyikan setelah tragedi terjadi.
Namun Abo menegaskan dirinya tidak akan menjadi hakim jalanan dan tidak ingin mendahului hasil penyelidikan. Ia tidak ingin menunjuk TIDAR Sulut, IMI Sulut, pemerintah daerah, panitia maupun pihak tertentu sebagai pihak yang bersalah sebelum APH menyelesaikan prosesnya.
“Saya serahkan sepenuhnya kepada APH. Biar hukum yang berbicara berdasarkan bukti. Tetapi jangan berharap pertanyaan publik ikut hilang hanya karena penyelidikan sedang berjalan,” tegasnya.
Abo juga menyoroti pernyataan Kapolda Sulawesi Utara yang beredar melalui sejumlah postingan di media sosial. Dalam pernyataan tersebut, Kapolda disebut menegaskan bahwa persoalan tragedi ini akan dikupas sampai tuntas. Abo mengapresiasi sikap tersebut dan berharap pernyataan itu benar-benar diwujudkan dalam proses penyelidikan yang transparan.
Menurutnya, informasi yang beredar saat ini menunjukkan perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan, sehingga semua pihak harus memberikan ruang kepada kepolisian untuk mengumpulkan fakta dan bukti.
“Saya percaya APH bekerja. Bapak Kapolda sudah menyampaikan bahwa masalah ini akan dikupas sampai tuntas. Karena itu, kita tunggu hasilnya. Tetapi kalau nanti ditemukan adanya kelalaian, jangan ada yang kebal hanya karena berada di balik organisasi, jabatan, rekomendasi atau kepanitiaan. Siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum. Sebaliknya, kalau semua prosedur ternyata telah dipenuhi, sampaikan juga secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Abo.
Abo menegaskan tragedi ini harus menjadi titik balik bagi penyelenggaraan olahraga otomotif di Sulawesi Utara. Nyawa manusia tidak boleh ditempatkan sebagai harga yang harus dibayar untuk sebuah tontonan olahraga. Evaluasi terhadap lokasi, standar keselamatan, sistem pengamanan penonton, prosedur perizinan dan mekanisme pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh.
“Kita tidak ingin tragedi seperti ini terulang. Korban dan keluarga korban berhak mendapatkan kejelasan, sementara masyarakat berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Biarkan APH mengupas semuanya sampai tuntas. Jangan ada yang ditutup-tutupi, jangan ada yang dilindungi, dan jangan ada yang dikorbankan hanya untuk menyelamatkan nama pihak tertentu,” pungkas Abo Mokoginta.(*)
