Antrean Solar Mendadak Menghilang Saat Komisi VI DPR RI Turun ke SPBU Manado
Christiany Eugenia Paruntu dan Nurdin Halid
Manado, KOMENTARNEWS – Pemandangan tak biasa terlihat di sejumlah SPBU di Kota Manado saat rombongan Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses di Sulawesi Utara, Selasa (11/08/2026).
Antrean kendaraan yang selama ini menjadi pemandangan di sejumlah SPBU saat pengisian solar bersubsidi, mendadak tidak terlihat ketika rombongan wakil rakyat melakukan peninjauan lapangan.
Padahal, sebelumnya Komisi VI DPR RI telah menerima laporan mengenai panjangnya antrean solar di sejumlah wilayah Sulawesi Utara. Antrean tersebut bahkan disebut kerap berlangsung hampir setiap hari dan dalam kondisi tertentu berdampak terhadap kelancaran arus lalu lintas.
Kondisi berbeda justru terlihat ketika rombongan DPR RI turun langsung ke lapangan.
Fenomena tersebut sontak mengundang perhatian Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid.
“Ada apa?” ujar Nurdin sembari tertawa ketika melihat kondisi SPBU yang relatif lengang.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan tersendiri. Sebab, kondisi di lapangan saat kunjungan berlangsung tidak sepenuhnya menggambarkan situasi yang sebelumnya dilaporkan kepada Komisi VI DPR RI.
Komisi VI DPR RI memiliki kewenangan pengawasan terhadap sektor energi dan berbagai badan usaha terkait. Karena itu, persoalan distribusi BBM menjadi salah satu perhatian dalam kunjungan kerja tersebut.
Sorotan terutama diarahkan pada distribusi BBM yang dilakukan PT Pertamina Patra Niaga Sales Area Retail SulutGo di Manado.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan hanya soal tersedia atau tidaknya solar pada saat rombongan DPR RI melakukan kunjungan.
Namun, bagaimana kondisi distribusi BBM tersebut pada hari-hari biasa?
Apakah kelangkaan atau antrean panjang yang selama ini dikeluhkan masyarakat memang terjadi karena tingginya kebutuhan, persoalan distribusi, atau terdapat faktor lain yang perlu dievaluasi?
Fenomena antrean yang tiba-tiba tidak terlihat saat kunjungan berlangsung tentu menjadi catatan penting bagi Komisi VI DPR RI untuk ditelusuri lebih jauh.
Sebab, pengawasan tidak cukup hanya melihat kondisi SPBU dalam satu waktu. Yang jauh lebih penting adalah memastikan masyarakat mendapatkan BBM secara normal, merata dan berkelanjutan.
Nurdin Halid mengatakan, kunjungan Komisi VI DPR RI ke Sulawesi Utara tidak hanya membahas persoalan antrean solar.
Rombongan juga ingin memastikan ketersediaan serta kelancaran distribusi energi, mulai dari BBM, LPG hingga pasokan listrik.
Dalam kunjungan tersebut, Nurdin didampingi anggota DPR RI daerah pemilihan Sulawesi Utara, Christiany Eugenia Paruntu (CEP).
“Ya, jadi yang pertama, kita ingin memastikan ketersediaan energi di daerah Sulawesi Utara, khususnya distribusi BBM, distribusi LPG. Kemudian jangan sampai listrik mati, hidup, mati, hidup,” ujar Nurdin di Manado, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, kepastian pasokan energi merupakan bagian penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah.
Sulawesi Utara yang terus berkembang membutuhkan dukungan energi yang stabil. Gangguan distribusi BBM, LPG maupun listrik dapat berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
Fenomena hilangnya antrean solar saat Komisi VI DPR RI turun ke lapangan menjadi pekerjaan rumah tersendiri.
Kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk meminta penjelasan secara terbuka dari pihak terkait mengenai pola distribusi solar di Sulawesi Utara.
Sebab, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pelayanan dan distribusi BBM tetap berjalan baik bukan hanya ketika ada kunjungan pejabat atau pengawasan langsung.
Yang harus dipastikan adalah kondisi tersebut berlangsung setiap hari.
Komisi VI DPR RI diharapkan tidak berhenti pada temuan sesaat di sejumlah SPBU, tetapi dapat menelusuri lebih jauh laporan antrean solar yang sebelumnya diterima.
Jika memang distribusi berjalan normal, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan mengenai penyebab antrean panjang yang selama ini terjadi.
Sebaliknya, jika terdapat persoalan dalam distribusi, maka evaluasi dan pembenahan harus dilakukan.
Pada akhirnya, kunjungan Komisi VI DPR RI ke Sulawesi Utara diharapkan mampu menjawab satu pertanyaan sederhana yang kini menjadi perhatian publik:(vil)
