UMP Sulut 2027 Naik Jadi Rp 4, 32 Juta, Pemerintah Akan Melakukan Pengawasan Perusahaan

Penetapan UMP Sulut Tahun 2027 Disampaikan Langsung Gubernur Yulius Selvanus Didampingi Organisasi Pekerja dan Unsur Forkopimda
Manado, KOMENTARNEWS – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 4.323.465. UMP 2027 itu naik Rp 320.835 dari UMP 2026 sebesar Rp 4.002.630.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Yulius Selvanus menuturkan, UMP 2027 itu akan diberlakukan 1 Januari 2027.
“Pengumuman dan penetapan UMP 2027 tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan,” ujar Yulius, Jumat (10/11/2026).
Yulius menuturkan, bahwa UMP Sulut Tahun 2027 menggunakan nilai alpha 0,74 dengan pengali sebesar 8,02 persen. Dengan skema tersebut, terjadi kenaikan sebesar Rp 320.835 dibandingkan UMP Sulut Tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp 4.002.630.
Menurutnya, pada Pasal 137 ayat (2) UU No. 27 Tahun 2036, disebutkan gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi dengan batas pengumuman pada 21 November 2026.
Ia menuturkan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan menetapkan UMP 2027. Hal itu termasuk keadaan ‘force majeure’ yang terjadi di Sulut, pertimbangan kesejahteraan dan peningkatan daya beli pekerja serta memberikan kenyamanan bagi investor, pengusaha dan pelaku usaha.
kebijakan ini juga diarahkan untuk tetap memberikan kenyamanan berusaha bagi investor, pengusaha, dan pelaku usaha di Sulut.
Kenaikan UMP Sulut dibandingkan tahun sebelumnya merupakan hasil pembahasan panjang Dewan Pengupahan Provinsi yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja.
“UMP yang ditetapkan tersebut berlaku bagi pekerja dan buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” ujar dia.
Yulius berharap, UMP yang telah diumumkan dan ditetapkan tersebut dapat dipatuhi dan dilaksanakan. “UMP yang ditetapkan ini berlaku mulai 1 Januari 2027,” ujar dia.
Mengenai pemberlakuan upah yang dijadwalkan mulai 1 Januari, pemerintah daerah memastikan akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan agar menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.
Di sisi lain, ia juga menepis kekhawatiran bahwa kenaikan upah akan berdampak negatif terhadap iklim investasi di Sulut.
Menurutnya, komunikasi dengan kalangan pengusaha menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses penetapan kenaikan tersebut. Pemerintah tidak ingin kebijakan peningkatan kesejahteraan pekerja justru menimbulkan keberatan dari pihak perusahaan. Ia bahkan menyebut Sulut baru saja menerima kedatangan sejumlah investor dengan nilai investasi masing-masing di atas Rp1,2 triliun.
“Kita kemarin kedatangan investor, masing-masing di atas Rp1,2 triliun. Mereka santai saja. Ini juga bagian dari dasar komunikasi kita dengan serikat tadi. Jangan sampai kita menaikkan angka untuk menyejahterakan pekerja, tetapi pihak pengusaha menjadi keberatan,” ungkapnya. Ia berharap kesepakatan tersebut dapat menjadi jalan tengah bagi seluruh pihak, sekaligus menjaga hubungan industrial yang harmonis serta mempertahankan daya tarik investasi di Sulut.(bly)



