Tondano, KOMENTARNEWS – Keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa mengalihkan status penahanan tersangka dugaan korupsi retribusi pasar, Dano Refiano Warouw, dari tahanan Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan kota, memunculkan perhatian publik.
Tersangka yang merupakan mantan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Minahasa tersebut kini tidak lagi menjalani penahanan di Rutan, setelah penyidik Kejari Minahasa mengabulkan permohonan pengalihan jenis penahanan dengan alasan kondisi kesehatan.
Keputusan ini tentu mengundang pertanyaan, terutama menyangkut konsistensi penegakan hukum terhadap perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan pejabat daerah.
Pasalnya, perubahan status penahanan tersebut memungkinkan tersangka menjalani perawatan medis di rumah dengan tetap berada dalam pengawasan dan memenuhi ketentuan sebagai tahanan kota.
Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Rama Eka Darma, SH, MH, dalam konferensi pers di Kantor Kejari Minahasa, Rabu (11/11/2026), menjelaskan bahwa pengalihan penahanan dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi kesehatan tersangka yang membutuhkan penanganan medis lanjutan.
Menurut Rama, sebelumnya pada 6 November 2026, penyidik menerima pemberitahuan dari Lapas Kelas IIB Tondano mengenai kondisi kesehatan Dano Warouw.
Berdasarkan rekomendasi dokter, tersangka mengalami sejumlah gangguan kesehatan, di antaranya Fatty Liver Grade I, batu empedu, kista pada ginjal kiri, serta pembesaran prostat disertai kalsifikasi yang mengharuskannya menggunakan kateter.
Penyidik kemudian membawa tersangka ke RSUD Dr. Sam Ratulangi Tondano untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter mengeluarkan perintah rawat inap pada 6 November 2026.
Selama menjalani perawatan, penyidik menerbitkan surat perintah pembantaran penahanan. Selanjutnya, pada 11 November 2026, penyidik mengabulkan permohonan penasihat hukum untuk mengalihkan jenis penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota.
Rama menegaskan, keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan medis dan kemanusiaan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Berdasarkan pertimbangan tersebut, penyidik berkesimpulan untuk melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap tersangka Dano Warouw dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota, dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan yang juga menjadi roh dari KUHAP yang baru,” jelas Rama.
Namun demikian, alasan kemanusiaan dalam penanganan tersangka perkara korupsi tetap perlu berjalan beriringan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Peralihan status penahanan menurut Kejari bukan berarti perkara berhenti. Akan tetapi, keputusan tersebut menjadi momentum bagi Kejari Minahasa untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan secara transparan, profesional, dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap tersangka karena latar belakang maupun kedudukannya.
Sementara itu, kuasa hukum tersangka, Jahya Tampemawa, SH, MH, menjelaskan bahwa kliennya telah mengalami gangguan kesehatan sejak awal 2026. Bahkan, berdasarkan pemeriksaan medis di salah satu rumah sakit di Manado pada 26 Maret 2026, ditemukan sejumlah masalah kesehatan, termasuk batu empedu, pembesaran prostat, dan kista ginjal.
Menurut Jahya, kondisi kliennya membutuhkan penanganan medis lanjutan, khususnya terhadap gangguan prostat.
Ia juga menegaskan bahwa pengalihan jenis penahanan tidak berarti kliennya bebas dari jeratan hukum.
“Perlu saya tegaskan, klien kami tetap berstatus sebagai tersangka dan proses hukum tetap berjalan sesuai tahapan serta ketentuan yang berlaku. Ini hanya pengalihan jenis penahanan, bukan pembebasan dan bukan berarti perkara selesai,” tegas Jahya.(bly)
