Janji Lolos PPPK Korban Rugi Rp44,75 Juta, Ijazah Hingga SK Walikota Diduga Palsu, Aktivis Abo’ Mokoginta Minta Polres Kotamobagu Usut Tuntas
Aktivitas Abo Mokoginta.Inseet : Korban Saripa Mokoginta
KOTAMOBAGU, KOMENTARNEWS – Ketua Divisi Intelijen dan Investigasi Ormas Prabowo Subianto Center (PSC) Sulawesi Utara, Rahmat Abo’ Mokoginta, meminta Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Polres Kotamobagu melalui Satreskrim, segera menindaklanjuti laporan pengaduan Saripa Mokoginta terkait dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan uang, dan pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh seorang lelaki Reky Candra Mokoginta.
Dalam pengaduan tersebut, korban mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp44.750.000 akibat janji pengurusan kelulusan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan kronologi pengaduan korban, peristiwa tersebut bermula sekitar September 2022 ketika Reky Candra Mokoginta mendatangi rumah Saripa Mokoginta dan menjanjikan dapat membantu meloloskannya menjadi ASN PPPK. Atas dasar kepercayaan terhadap janji tersebut, korban kemudian menyerahkan sejumlah uang secara bertahap hingga Mei 2026.
Uang yang diserahkan mencapai Rp44,75 juta dengan berbagai alasan, mulai dari kebutuhan administrasi, operasional, hingga biaya lain yang dikaitkan dengan proses pengurusan kelulusan PPPK.
Abo’ Mokoginta menyatakan bahwa apabila rangkaian perbuatan tersebut terbukti, maka terdapat dugaan pelanggaran hukum yang patut diproses berdasarkan ketentuan pidana. Salah satunya Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai Penipuan. Menurutnya, penyidik perlu mendalami apakah terdapat rangkaian kebohongan, tipu muslihat, atau penggunaan kedudukan palsu yang menggerakkan korban untuk menyerahkan uang demi memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Selain dugaan penipuan, Abo’ juga meminta penyidik mendalami kemungkinan penerapan Pasal 486 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penggelapan. Ketentuan tersebut mengatur perbuatan memiliki secara melawan hukum barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan pelaku bukan karena tindak pidana.
Namun, ia menyatakan bahwa penerapan pasal ini harus disesuaikan dengan fakta penyerahan dan penguasaan uang, termasuk apakah uang tersebut merupakan titipan atau diperoleh melalui tipu muslihat sejak awal.
Persoalan lain yang menurut Abo’ perlu mendapat perhatian serius adalah penyerahan ijazah S1 Pendidikan yang diduga tidak autentik serta pengiriman dokumen SK kelulusan yang mengatasnamakan Walikota Kotamobagu tertanggal 24 Januari 2026 melalui WhatsApp.
Dalam konteks tersebut, ia meminta penyidik mendalami Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai pemalsuan surat, Selain itu, apabila ijazah tersebut terbukti palsu dan memenuhi unsur penggunaan sebagaimana diatur undang-undang, penyidik juga perlu mengkaji Pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengatur ancaman pidana terhadap penggunaan ijazah palsu.
“Kami meminta jangan hanya berhenti pada pemeriksaan penerimaan uang. Keaslian ijazah harus dikonfirmasi langsung kepada perguruan tinggi yang tercantum sebagai penerbit. Begitu juga dokumen SK kelulusan, harus diklarifikasi kepada Pemerintah Kota Kotamobagu, apakah benar pernah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atau justru merupakan dokumen yang tidak memiliki dasar administrasi resmi. Jika ditemukan keterlibatan pihak lain, tentu harus ditelusuri berdasarkan bukti,” tegas Abo’ Mokoginta.
Abo’ juga menyoroti aspek etika dan disiplin kepegawaian karena berdasarkan informasi dalam pengaduan, Reky Candra Mokoginta diketahui berstatus ASN PPPK dan bertugas di SDN 1 Pontodon.
Ia menyebut UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, sebagai ketentuan yang relevan untuk ditelaah apabila dugaan perbuatan tersebut terbukti. Selain itu, Pasal 62 PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK juga perlu menjadi perhatian instansi berwenang terkait kemungkinan pemutusan hubungan perjanjian kerja apabila terpenuhi persyaratan hukum, termasuk adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan tersebut. Pemeriksaan administratif tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
Di akhir keterangannya, Rahmat Abo’ Mokoginta meminta Kapolres Kotamobagu dan Kasat Reskrim agar segera memberikan perhatian terhadap laporan Saripa Mokoginta, melakukan pemeriksaan terhadap terlapor, menelusuri aliran uang, memverifikasi dokumen, serta mengembangkan penyelidikan apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain.
“Kami tidak ingin mendahului proses hukum ataupun menyatakan seseorang bersalah sebelum ada pembuktian. Namun, laporan masyarakat harus mendapatkan respons dan kepastian. Jika seluruh dugaan tersebut terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, proseslah sesuai hukum tanpa memandang status maupun jabatan seseorang. Hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara,” tutupnya.(bly)
