Keterangan ini langsung menjadi sorotan tim kuasa hukum.
Pasalnya, proyek tersebut merupakan pekerjaan Tahun Anggaran 2024. Sementara itu, kantor Inspektorat dan kantor DPRD Kabupaten Minahasa diketahui berada berdekatan.
“Kantor bersebelahan, tetapi proyek tidak diketahui. Lantas, bagaimana fungsi pengawasan Inspektorat selama kurang lebih 1,5 tahun?,” ujar Jansen.
Pertanyaan inilah yang kini didorong tim kuasa hukum untuk mendapat penjelasan secara terbuka dan berdasarkan dokumen.
Mereka menegaskan, kedekatan lokasi kantor memang tidak otomatis membuktikan auditor mengetahui setiap pekerjaan. Namun, pengakuan tersebut dinilai patut menjadi pintu masuk untuk menguji sejauh mana fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dijalankan.
Tim kuasa hukum mengingatkan bahwa Inspektorat bukan sekadar institusi yang diminta memberikan keterangan ketika sebuah pekerjaan sudah terseret persoalan hukum.
“Sebagai APIP, Inspektorat memiliki peran penting dalam sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, evaluasi hingga tindak lanjut sesuai kewenangannya,” terang Jansen.
Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Karena itu, tim kuasa hukum mempertanyakan apakah pekerjaan rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024 pernah masuk dalam objek pengawasan Inspektorat.
“Apakah pernah dilakukan monitoring, pemeriksaan maupun evaluasi? Adakah laporan hasil pengawasan dan rekomendasi terhadap pekerjaan tersebut?,” tanya Jansen Rambitan.
“Termasuk, siapa yang melakukan reviu sebelum paket pekerjaan diumumkan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan sebelum proses pengadaan dilaksanakan?,” tambahnya.
Jika ditemukan persoalan dalam pekerjaan, apakah mekanisme tindak lanjut, termasuk Tuntutan Ganti Kerugian (TGR), pernah dipertimbangkan sesuai ketentuan?
Bagi tim kuasa hukum, seluruh pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan fakta dan dokumen, bukan sekadar asumsi.
Tim kuasa hukum juga menyoroti pentingnya menguji seluruh rantai kewenangan dan tanggung jawab dalam proyek tersebut.
Mereka menegaskan, kliennya yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Minahasa menjalankan tugas sebagai PPKOM berdasarkan jabatan dan penugasan yang diberikan kepadanya.
“Namun, penetapan seseorang sebagai PPKOM tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk membebankan seluruh persoalan pekerjaan kepadanya,” tegasnya.
Pertanggungjawaban pidana, menurut mereka, harus dibuktikan secara individual dengan menguji kewenangan, tindakan nyata, pengetahuan, kesalahan, hubungan sebab akibat serta terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan.
“Jangan sampai PPKOM diperiksa secara menyeluruh, sementara fungsi pengawasan internal pemerintah justru tidak pernah dipertanyakan,” demikian salah satu penegasan dalam pernyataan tim kuasa hukum.
Mereka juga menegaskan tidak sedang menyimpulkan Inspektorat telah melakukan pelanggaran. Namun, keterangan auditor dalam persidangan dinilai layak ditindaklanjuti agar fungsi dan tanggung jawab APIP menjadi terang.
Tak hanya kepada Inspektorat, tim kuasa hukum turut meminta Bupati Minahasa mengambil sikap dengan meminta penjelasan resmi terkait pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap proyek rehabilitasi gedung DPRD tersebut.
Evaluasi dinilai penting untuk memastikan program pengawasan yang telah direncanakan benar-benar dilaksanakan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai anggaran pengawasan direalisasikan, tetapi pelaksanaan pengawasannya tidak jelas,” tegas Jansen.
Sorotan berikutnya diarahkan kepada Kejaksaan. Tim kuasa hukum meminta aparat penegak hukum menelusuri secara objektif anggaran Inspektorat Kabupaten Minahasa selama Tahun Anggaran 2024, 2025 hingga 2026.
Penelusuran tersebut diharapkan mencakup anggaran program pengawasan dan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi, pembinaan perangkat daerah, realisasi anggaran, program kerja pengawasan tahunan hingga laporan hasil pemeriksaan dan tindak lanjutnya.
Langkah ini dinilai penting untuk mengetahui apakah fungsi pengawasan telah direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
Mereka menegaskan permintaan tersebut bukan untuk mendahului hasil pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya penyimpangan anggaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penanganannya harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum.
Di akhir pernyataannya, tim kuasa hukum berharap Majelis Hakim tidak hanya mencermati pelaksanaan pekerjaan dari sisi PPKOM, tetapi juga menggali keseluruhan proses, mulai dari perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan hingga pertanggungjawaban pekerjaan.
“Pengakuan auditor yang baru mengetahui proyek tersebut pada Mei 2026 diharapkan menjadi salah satu fakta yang diuji secara mendalam dalam persidangan. Sebab, perkara ini bukan hanya menyangkut siapa yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan rehabilitasi gedung DPRD, tetapi juga bagaimana seluruh mekanisme pemerintahan dan pengawasan berjalan,” terang Jansen.
Jangan sampai kata Jansen, tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada satu jabatan, sementara rantai kewenangan dan fungsi pengawasan pihak lainnya tidak ikut diuji.
Tim kuasa hukum menyatakan pernyataan tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal fakta persidangan, mendorong transparansi serta memastikan proses penegakan hukum berjalan adil dan tidak tebang pilih.
Kepala Inspektorat Mianhasa , Vicky Tanor belum berhasil dimintai keterangan terkait pernyataan tim kuasa hukum terdakwa. Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi untuk memenuhi unsur perimbangan.(bly)
