JAKARTA,KOMENTAR – Bupati Bolaang Mongondow Utara Dr. Sirajudin Lasena, SE.,M.Ec.Dev., menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan, Rabu-Kamis 2-3/07/2026. Kegiatan berlangsung di Ballroom Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III Lantai 1, Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat.
Rakornas mengusung tema “Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Swasembada Pangan” dan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Dr. H.C. Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut. Di antaranya penguatan produksi perikanan tangkap dan budidaya, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi hasil perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan, serta optimalisasi potensi sumber daya kelautan sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional.
Usai kegiatan, Bupati Sirajudin menyampaikan harapan agar hasil Rakornas bisa langsung dirasakan nelayan dan pembudidaya di Boltara. “Kami berharap sinergi dengan pemerintah pusat melalui KKP ini dapat memperkuat sektor kelautan dan perikanan di Boltara. Dengan potensi laut yang kita miliki, semoga program-program prioritas nasional ini mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan mendukung swasembada pangan di daerah,” ujar Sirajudin.
Rakornas selama dua hari itu digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya memastikan implementasi Program Kerja Prioritas Nasional di sektor kelautan dan perikanan berjalan tepat sasaran, efektif, efisien, akuntabel, serta selaras dengan pembangunan sektor yang berkelanjutan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wamendagri Akhmad Wiyagus, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman, serta para gubernur, bupati/wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah di Indonesia. (EL)
