Abo Mokoginta Desak Pemkot Kotamobagu Evaluasi dan Berhentikan ASN Terlapor Dugaan Penipuan Rekrutmen PPPK

Abo Mokoginta Terduga Terlapor dan Dokumen Ijasah dan SK Walikota Yang Diduga Palsu
KOTAMOBAGU, KOMENTARNEWS – Aktivis Bolaang Mongondow Raya (BMR), Rahmat Abo’ Mokoginta, mendesak Pemerintah Kota Kotamobagu mengambil langkah tegas terhadap salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Reky Candra Mokoginta, yang saat ini telah dilaporkan ke Polres Kotamobagu terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus menjanjikan kelulusan PPPK.
Kasus yang diduga mengakibatkan kerugian korban Saripa Mokoginta sebesar Rp44.750.000 tersebut dinilai bukan sekadar persoalan hukum antara individu dengan korban. Menurut Abo’ Mokoginta, persoalan ini telah menyentuh aspek integritas birokrasi, kredibilitas pemerintah daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem perekrutan ASN PPPK yang seharusnya berjalan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik percaloan.
Abo’ Mokoginta meminta Walikota Kotamobagu melalui BKPSDM dan Inspektorat segera melakukan pemeriksaan serta evaluasi menyeluruh terhadap status kepegawaian yang bersangkutan. Bahkan, apabila hasil pemeriksaan dan proses hukum menemukan bukti pelanggaran yang memenuhi ketentuan, Pemkot Kotamobagu diminta mengambil langkah pemberhentian sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jangan sampai pemerintah daerah terkesan membiarkan persoalan serius seperti ini. Seseorang yang berstatus ASN PPPK seharusnya menjadi contoh dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Jika justru muncul dugaan penyalahgunaan status atau profesinya untuk menjanjikan kelulusan ASN dengan meminta sejumlah uang, tentu ini menjadi persoalan yang tidak boleh dianggap sepele,” tegas Abo’ Mokoginta.
Menurutnya, dugaan praktik tersebut dapat mencederai kehormatan dan kepercayaan terhadap institusi pemerintah, khususnya dalam proses rekrutmen PPPK. Sebab, selama ini pemerintah telah membangun sistem seleksi dengan persyaratan, tahapan, dan mekanisme resmi. Tidak boleh muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa kelulusan menjadi ASN dapat diperoleh melalui pembayaran sejumlah uang atau menggunakan nama pejabat tertentu.
Ia juga menyoroti dugaan pencatutan nama Walikota Kotamobagu dan salah satu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara berinisial MP (Mul), serta penggunaan dokumen yang mengatasnamakan pemerintah dan perguruan tinggi. Menurutnya, persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena berpotensi merusak reputasi lembaga maupun pejabat yang namanya dicatut, apabila benar mereka tidak mengetahui ataupun tidak pernah memberikan persetujuan.
“Ini bukan hanya menyangkut kerugian korban sebesar Rp44,75 juta. Ada nama kepala daerah, anggota DPRD Provinsi Sulut, dan institusi pendidikan yang ikut disebut dalam persoalan ini. Karena itu, pemerintah harus menunjukkan bahwa integritas birokrasi tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun,” tambahnya.
Abo’ Mokoginta menegaskan, desakannya bukan berarti mengabaikan asas praduga tak bersalah. Namun, laporan yang telah disampaikan kepada Polres Kotamobagu harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan administratif dan memastikan apakah terdapat pelanggaran kewajiban maupun larangan sebagai ASN PPPK.
Ia meminta Polres Kotamobagu mengusut laporan tersebut secara profesional, termasuk menelusuri dugaan aliran uang, keaslian dokumen ijazah dan SK, serta dugaan pencatutan nama pejabat. Sementara Pemkot Kotamobagu diminta tidak menunggu persoalan ini berkembang menjadi polemik yang lebih luas sebelum melakukan evaluasi internal.
“Kalau terbukti melakukan pelanggaran, jangan hanya berhenti pada teguran. Pemkot harus berani mengambil tindakan sesuai aturan, termasuk pemberhentian apabila persyaratan dan dasar hukumnya terpenuhi. Status ASN PPPK bukan kekebalan untuk menghindari konsekuensi hukum maupun disiplin kepegawaian,” tandasnya.
Lebih lanjut, Abo’ Mokoginta berharap kasus ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Kotamobagu untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh ASN, khususnya dalam mencegah praktik percaloan, penyalahgunaan jabatan, dan segala bentuk aktivitas yang menjanjikan kelulusan seleksi ASN dengan imbalan uang.
“Marwah pemerintah daerah dan kepercayaan masyarakat harus dijaga. Jangan sampai perjuangan masyarakat untuk menjadi ASN yang ditempuh melalui jalur resmi justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Rekrutmen PPPK harus bersih, transparan, dan tidak boleh menjadi ladang mencari keuntungan pribadi,” tutup Abo’ Mokoginta.(bly)



