Proyek Preservasi Rp27 Miliar Maelang-Biontong-Atinggola Kembali Disorot, Baru Seumur Jagung, Aspal Sudah Retak dan Tambal Sulam
Kondisi Jalan Rusak dan Memprihatinkan
Bolmut, KOMENTARNEWS – Proyek preservasi Jalan Nasional ruas Maelang-Biontong-Atinggola hingga akses Terminal Buroko di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menjadi sorotan tajam publik. Pengerjaan proyek beranggaran fantastis melebihi Rp27 miliar ini dinilai asal jadi dan memiliki kualitas yang sangat memprihatinkan.
Sebelumnya, proyeknruas jalan tersebut telah menuai sorotan tajam dari lembaga swadaya masyarakat karena dinilai tumpang tindih dengan anggaran tahun-tahun sebelumnya.Ruas jalan yang sama sebelumnya telah digelontorkan dana sekitar Rp152 miliar pada periode 2022–2024.
Proyek di bawah naungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Utara (Satker Wilayah II Sulut) Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ini digarap oleh kontraktor PT GMP. Berdasarkan dokumen kontrak, pekerjaan yang dimulai sejak 4 Februari 2026 tersebut mencakup pengaspalan hotmix, pembangunan tembok penahan tanah (TPT), hingga saluran drainase.
Namun, belum juga kontrak berakhir, fisik jalan di lapangan sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan dini.
Hasil pantauan di lokasi menunjukkan sejumlah titik badan jalan yang baru disiram aspal hotmix* sudah mengalami keretakan mendasar. Bahkan, di beberapa area, pihak kontraktor terlihat sudah melakukan penambalan (patching) untuk menutupi cacat pengerjaan.
Kondisi ini memicu dugaan kuat bahwa pengerjaan di lapangan tidak memenuhi spesifikasi teknis (spectek) yang dipersyaratkan, mulai dari kualitas campuran material, tingkat pemadatan sub-base, hingga ketebalan lapisan hotmix yang disinyalir dikurangi.
“Proyek ini belum lama dikerjakan, tetapi di beberapa titik sudah terlihat retakan dan dilakukan tambal sulam. Kondisi drainase juga kurang maksimal pengerjaannya,” ungkap seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya.
Tak hanya fondasi aspal yang rapuh, fasilitas pendukung seperti saluran air/drainase dan tembok penahan tanah (TPT) juga tak luput dari kritik. Pengerjaannya terkesan buru-buru dan mengabaikan standar ketahanan bangunan fasilitas publik.
Besarnya anggaran yang bersumber dari uang rakyat (APBN) ini berbanding terbalik dengan mutu pekerjaan di lapangan. Keadaan ini memicu desakan agar pihak BBPJN Sulawesi Utara selaku pembuat komitmen tidak tutup mata dan segera melakukan evaluasi serta audit fisik secara independen.
Hingga berita ini diturkan, dari pihak kontraktor pelaksana PT GMP melalui perwakilanya belum mau berkomentar meski media ini telah melayangkan konfirmasi via WhatsApp di 08219086-xxx. Ataupun perwakilan Satker Wilayah II BBPJN Sulut belum memberikan konfirmasi atau tanggapan resmi terkait indikasi lemahnya mutu pekerjaan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait guna menghadirkan pemberitaan yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik.(bly)
