Dugaan Penipuan PPPK, Nama Wali Kota hingga Pejabat UNIMA Diduga Dicatut, PSC Sulut Desak Polres Kotamobagu Bertindak!
KOTAMOBAGU, KOMENTARNEWS – Kasus dugaan penipuan bermodus pengurusan kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Kotamobagu kian menjadi sorotan. Bukan hanya dugaan kerugian korban yang mencapai Rp44,75 juta, perkara ini kini menyeret dugaan pencatutan nama sejumlah pejabat publik dan akademisi.
Ormas Prabowo Subianto Center (PSC) Sulawesi Utara melalui Divisi Intelijen dan Investigasi mendesak Polres Kotamobagu mengusut tuntas dugaan pencatutan nama Wali Kota Kotamobagu, dr. Wenny Gaib, Sp.M, pejabat Universitas Negeri Manado (UNIMA), hingga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya, Mulyadi Paputungan.
Ketua Divisi Intelijen dan Investigasi PSC Sulut, Abo’ Mokoginta, menegaskan persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai dugaan penipuan yang merugikan korban secara materiil. Lebih jauh, aparat penegak hukum harus mengungkap siapa yang berada di balik penggunaan nama dan identitas para pejabat tersebut.
“Kami lebih menitikberatkan persoalan ini pada dugaan pencatutan nama pejabat publik dan akademisi. Jangan sampai jabatan, kewenangan, serta reputasi seseorang dijadikan alat untuk membangun kepercayaan masyarakat demi memperoleh keuntungan pribadi,” tegas Abo’.
Menurutnya, apabila nama-nama tersebut benar digunakan tanpa sepengetahuan maupun persetujuan pihak bersangkutan, maka hal itu merupakan persoalan serius yang harus diungkap melalui proses hukum.
Sorotan PSC semakin menguat setelah muncul dokumen yang diduga diserahkan kepada korban, berupa ijazah S1 Pendidikan yang keasliannya dipertanyakan serta Surat Keputusan (SK) kelulusan yang mengatasnamakan Wali Kota Kotamobagu, tertanggal 24 Januari 2026.
Dokumen SK tersebut disebut dikirimkan kepada korban melalui aplikasi WhatsApp. PSC mempertanyakan keabsahan dokumen itu, termasuk apakah benar diterbitkan oleh pejabat berwenang, memiliki nomor administrasi resmi, dan tercatat dalam sistem pemerintahan.
Abo’ pun meminta Pemkot Kotamobagu segera memberikan klarifikasi resmi agar tidak muncul spekulasi di tengah masyarakat.
“Harus dipastikan apakah SK tersebut benar merupakan produk administrasi pemerintahan atau justru dokumen yang dibuat dan digunakan oleh pihak tertentu dengan mencatut nama Wali Kota,” ujarnya.
Tak hanya Wali Kota Kotamobagu, dugaan pencatutan juga mengarah pada identitas pejabat akademik UNIMA.
Abo’ Mokoginta mengungkapkan dirinya telah melakukan konfirmasi langsung kepada Dr. Roos M.S. Tuerah, S.Pd., M.Pd., yang namanya tercantum dalam ijazah yang diduga diberikan kepada korban.
Dalam komunikasi tersebut, yang bersangkutan menyampaikan tidak mengetahui persoalan maupun penggunaan namanya dalam dokumen tersebut.
Bahkan, pihak yang bersangkutan disebut akan berkoordinasi dengan Biro Hukum UNIMA dan mempertimbangkan langkah pelaporan kepada aparat berwenang.
“Saya berharap pihak UNIMA melakukan pemeriksaan resmi terhadap dokumen tersebut. Jangan sampai nama dan identitas pejabat akademik digunakan oleh pihak tertentu tanpa izin untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Abo’.
Lebih jauh, dalam dugaan aksi meminta uang dengan iming-iming jaminan kelulusan PPPK tersebut, pelaku juga disebut membawa-bawa nama anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari dapil Bolmong Raya, Mulyadi Paputungan.
Kondisi ini membuat PSC Sulut meminta kepolisian menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat, mengetahui, atau sengaja dimanfaatkan namanya untuk meyakinkan korban.
Atas perkembangan tersebut, PSC Sulut mendesak Kapolres Kotamobagu melalui Satreskrim agar melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Menurut Abo’, penyidik tidak cukup hanya menelusuri dugaan penyerahan uang sebesar Rp44,75 juta, tetapi juga harus mengungkap asal-usul dokumen yang digunakan untuk meyakinkan korban.
PSC meminta polisi memeriksa pihak-pihak yang namanya tercantum dalam dokumen, mengamankan dokumen asli maupun salinan digital, menelusuri percakapan WhatsApp, serta mendalami proses pembuatan dan penggunaan dokumen tersebut.
Jika ditemukan indikasi pemalsuan dokumen maupun penggunaan identitas pihak lain tanpa hak, penyidik diminta mendalami penerapan ketentuan pidana yang relevan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.
PSC juga meminta Pemkot Kotamobagu dan UNIMA segera melakukan verifikasi sesuai kewenangan masing-masing.
Di sisi lain, apabila dugaan keterlibatan Reky Candra Mokoginta, yang disebut merupakan ASN PPPK dan bertugas di SDN 1 Pontodon, terbukti, persoalan tersebut juga perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme administrasi dan etik kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Semua pihak yang namanya dicatut perlu memberikan klarifikasi agar persoalan ini tidak berkembang menjadi sesuatu yang merugikan reputasi lembaga maupun pejabat bersangkutan,” tambahnya.
Menutup keterangannya, Abo’ menegaskan PSC Sulut akan terus mengawal pengaduan Saripa Mokoginta hingga memperoleh kepastian hukum.
Ia meminta Polres Kotamobagu menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
“Ini bukan sekadar persoalan uang Rp44,75 juta. Ada nama Wali Kota Kotamobagu, sejumlah pejabat UNIMA, serta anggota DPRD Provinsi Sulut yang harus dipastikan apakah benar mengetahui atau justru menjadi korban pencatutan,” tegasnya.
“Kami tidak ingin berspekulasi ataupun menghakimi siapa pun, tetapi kebenaran harus dibuka melalui proses hukum. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tutup Abo’.
Sementara itu, upaya konfirmasi media ini kepada RM alias Reky melalui nomor WhatsApp 08221369xxxx belum mendapat tanggapan meskipun pesan telah terkirim. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini. (Bly)
