Aktivis BMR Abo Mokoginta Dukung Perjuangan APRI Boltim, Dorong Solusi Pertambangan Rakyat
Aktivis BMR Abo’ Mokoginta. Hendra Abarang (Kemeja Hitam), Dir intel Kombes Pol Malpa Malacoppo.SH.SIK.MIK
Bolmong, – KOMENTARNEWS – Aktivis Bolaang Mongondow Raya (BMR), Abo’ Mokoginta, menyatakan dukungannya terhadap langkah perjuangan Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) DPC Bolaang Mongondow Timur di bawah kepemimpinan Hendra Abarang, S.Hut., dalam menyuarakan aspirasi masyarakat penambang rakyat. Dukungan tersebut menyusul surat pemberitahuan aksi damai APRI Boltim Nomor 078/DB/DPC-APRI/X/2026 tertanggal 20 Oktober 2026 yang ditujukan kepada Kapolda Sulawesi Utara melalui Direktur Intelkam Polda Sulawesi Utara.
Abo’ Mokoginta menilai, aspirasi yang disampaikan APRI Boltim perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum, terutama menyangkut kepastian hukum, penataan aktivitas pertambangan rakyat, serta keberlangsungan ekonomi masyarakat. Menurutnya, persoalan ini perlu dilihat secara menyeluruh karena menyangkut aspek hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang saling berkaitan.
Ia berpandangan bahwa penertiban aktivitas pertambangan tanpa izin harus tetap dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, pemerintah juga perlu membuka ruang dialog dan menjelaskan langkah-langkah penyelesaian yang dapat ditempuh masyarakat untuk memperoleh legalitas pertambangan apabila memenuhi persyaratan. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan beriringan dengan upaya mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Abo’ Mokoginta juga mengapresiasi langkah APRI Boltim di bawah komando Hendra Abarang yang memilih menyampaikan aspirasi melalui mekanisme aksi damai. Ia berharap penyampaian aspirasi tersebut berlangsung tertib, mengedepankan dialog, serta menghormati tugas aparat dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Di sisi lain, aparat dan pemerintah diharapkan dapat menerima aspirasi masyarakat secara terbuka dan memberikan penjelasan yang proporsional.
Menurut Abo’ Mokoginta, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama pemerintah kabupaten, instansi terkait, dan aparat penegak hukum perlu memperkuat koordinasi untuk mencari jalan keluar atas persoalan pertambangan rakyat. Pembahasan mengenai legalitas, penataan wilayah pertambangan, perlindungan lingkungan, serta dampak ekonomi bagi masyarakat perlu dilakukan secara transparan dengan tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
Abo’ Mokoginta menegaskan bahwa dukungannya terhadap perjuangan APRI Boltim bukan berarti mengabaikan aturan hukum, melainkan mendorong agar persoalan pertambangan rakyat diselesaikan secara bijaksana, berimbang, dan berkeadilan. Ia berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi momentum bagi pemerintah dan masyarakat untuk membangun komunikasi yang konstruktif, sehingga kepastian hukum, kelestarian lingkungan, dan kepentingan ekonomi masyarakat dapat dipertimbangkan secara proporsional.(B’ly)
