Mahar Mewah Kursi PAW DPRD Provinsi Rp 1,7 Miliar, Jhon Sumual Diduga Terperangkap Janji, Sejumlah Nama Pengurus Demokrat Sulut Terseret
Ilustrasi
MANADO, KOMENTARNEWS – Drama internal Partai Demokrat (PD) Sulawesi Utara (Sulut) mendadak membara. Proses Perubahan Antarwaktu (PAW) kursi anggota DPRD Sulut milik Billy Lombok yang seharusnya menjadi mekanisme administratif biasa, kini terseret dalam skandal dugaan pemerasan dan jual-beli kursi. Nama Jhon Sumual mencuat sebagai figur utama yang diduga menjadi korban pusaran “mahar politik” bernilai fantastis.
Berdasarkan laporan internal dan dokumen yang terkuak, Jhon Sumual mengaku dibayangi rentetan permintaan dana hingga mencapai Rp1,7 miliar yang sempat ditawar menjadi Rp1,5 miliar demi mulusnya tiket pelantikan penggantian posisi Billy Lombok.
Meski proses hukum dan pembuktian formal masih berjalan, rincian alur aliran dana yang diungkapkan Sumual memperlihatkan pola sistematis yang menyeret sejumlah nama elite pengurus daerah.
Sumber menyebut, Jhon Sumual memiliki bukti percakapan dan mutasi rekening bank yang menurutnya berkaitan dengan proses PAW tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh media ini dari sumber di DPP Partai Demokrat, Jhon Sumual mengaku telah menyerahkan uang sedikitnya Rp250 juta ke sejumlah pengurus DPD. Dana tersebut diberikan secara bertahap, yakni Rp100 juta, Rp100 juta, dan Rp50 juta dari total dana yang dimintakan Rp 1,5 Miliar.
Sebagian dana disebut diduga ditransfer ke rekening Sekretaris DPC Partai Demokrat Minahasa Utara (Minut), atas permintaan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut Stendy Rondonuwu. Selain transfer, terdapat pula penyerahan uang secara tunai yang disebut dilengkapi bukti kuitansi.
Dalam keterangannya, Sumual menyebut nilai yang awalnya diminta untuk proses PAW mencapai sekitar Rp1,7 miliar, kemudian dalam pembicaraan berikutnya disebut ditawar menjadi Rp1,5 miliar. Namun, hingga kini proses PAW yang dijanjikan belum terealisasi.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya penipuan maupun pemerasan. Namun, tudingan tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Dalam laporan yang disebut dibuat Jhon Sumual, pembicaraan mengenai rencana PAW Billy Lombok disebut bermula sekitar Desember 2025.
Saat itu, Sumual mengaku sedang berada di Papua ketika dihubungi Brilliand Charles Lasut  (BCL) pengurus Demokrat Sulut. Menurut pengakuannya, Lasut menyampaikan informasi bahwa Billy Lombok akan diproses untuk PAW. Dari komunikasi tersebut, Sumual kemudian mengaku diminta menyiapkan dana dan selanjutnya diarahkan bertemu dengan Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut, Stendy Rondonuwu.
Pertemuan pertama disebut berlangsung di Grand Indonesia, Jakarta, pada awal Januari 2026. Pertemuan berikutnya berlangsung di Mall Atrium Senen dan dihadiri sejumlah pihak, di antaranya BCL, anggota DPRD Manado Cicilia Longdong serta anggota DPRD Sulut Enjel Wenas.
Beberapa hari kemudian, menurut laporan Sumual, kembali digelar pertemuan di salah satu hotel di kawasan Grogol. Pertemuan tersebut disebut dihadiri Stendy Rondonuwu,   Brilliand Charles Lasut, anggota DPRD Sulut Roger Mamesah, Roy Anter dan Ronald Sampel.
Dalam pertemuan itu, pembicaraan disebut berkaitan dengan dana operasional untuk mendukung kelancaran proses di tingkat DPD maupun DPP Partai Demokrat.
Nilai Kesepakatan awal disebut Rp700 Juta
Sumual kemudian mengaku kembali bertemu dengan sejumlah pihak di Senayan City dan Grand Indonesia.
Dalam pertemuan di Starbucks Grand Indonesia, ia mengaku ditanya mengenai kesanggupan menyediakan dana.
“Saya katakan mampu hanya Rp500 juta. Kemudian tawar-menawar dengan Sekretaris DPD Stendy Rondonuwu. Saya kontak Bryan Charles bahwa saya cuma sanggup Rp600 juta sehingga akhirnya jadi deal Rp700 juta, dengan catatan saya kasih dulu Rp250 juta. Sisanya setelah dilantik baru dilunasi,” demikian keterangan Sumual sebagaimana dibeberkan sumber dalam laporan tertulis yang diperolehnya.
Sumual juga menyebut angka tersebut belum termasuk biaya lain seperti tiket perjalanan dan kebutuhan hiburan atau entertainment.
Namun, perjalanan proses PAW disebut tidak berjalan sesuai dengan yang dijanjikan.
Dinamika internal Partai Demokrat Sulut turut berubah. Mulai dari pergantian Ketua DPD Sulut dari Elly Lasut kepada Hillary Lasut, hingga kemudian beralih kepada Mor Bastiaan.
Sumual mengaku sempat diajak mengikuti sejumlah agenda di Jakarta bersama para ketua DPC Partai Demokrat, termasuk menghadiri pertemuan dengan BPOKK di Hotel Darmawangsa.
Setelah proses pergantian kepemimpinan dari Ketua DPD Sulut Hilary Lasut ke Mor Bastian, Sumual mengaku kembali diminta mengeluarkan sejumlah uang.
Ia menyebut dirinya diminta membayar tagihan makan bersama setelah penjemputan Mor Bastiaan di bandara. Menurut pengakuannya, pembayaran tersebut mencapai sekitar Rp7 juta.
“Di situ kata mereka sudah aman proses PAW-nya. Saya langsung bayar bill sekitar Rp7 jutaan,” demikian dalam keterangannya.
Namun, setelah waktu berjalan, proses PAW yang disebut sebelumnya akan segera terealisasi tak kunjung selesai.
Dalam perkembangan berikutnya, Sumual mengaku mendapat informasi dari Bryan Charles Lasut bahwa proses PAW berjalan lambat karena pengurusan di tingkat DPD.
Belakangan, muncul nama anggota DPRD Manado Nortje Van Bone dalam rangkaian komunikasi tersebut.
Menurut laporan Sumual, Brilliand  Charles Lasut menyampaikan bahwa proses PAW perlu dibantu Nortje agar berjalan lebih lancar.
Alasannya, menurut keterangan yang diterima Sumual, Nortje disebut memiliki akses atau kedekatan dengan sejumlah pihak di internal DPP Partai Demokrat.
Dari pembicaraan itu, Sumual mengaku diminta menyediakan Rp50 juta. Setelah dilakukan negosiasi, angka tersebut disebut turun menjadi Rp35 juta untuk biaya operasional perjalanan ke Jakarta.
“Saya langsung kasih cash atas petunjuk Bryan Charles,” demikian keterangan tertulis Sumual sebagaimana diungkap sumber media ini.
Ia mengaku semakin percaya setelah mendengar bahwa Nortje disebut pernah berkomunikasi dengan sejumlah petinggi partai.
Selanjutnya, Sumual kembali diminta ke Jakarta bersama Sekretaris DPC Partai Demokrat Minut Reza Pomantow. Rekening Reza disebut digunakan sebagai rekening transfer dana operasional dan kebutuhan lain yang dikaitkan dengan proses di DPP.
Sumual juga mengaku menanggung biaya tiket perjalanan pulang-pergi. Dalam perkembangan terakhir yang diceritakan Sumual, dirinya kembali dihubungi Bryan Charles Lasut ketika berada di Jakarta.
Ia disebut diminta bertemu Nortje Van Bone di sebuah hotel di kawasan Hayam Wuruk.
Sumual mengaku mendapat informasi bahwa Nortje akan mendatangi DPP Partai Demokrat untuk menanyakan proses administrasi PAW Billy Lombok.
Atas permintaan tersebut, Sumual mengaku diminta menyediakan Rp5 juta. Namun, ia hanya memberikan Rp4 juta secara tunai di lobi hotel.
Menurut informasi yang diterimanya, uang tersebut disebut untuk biaya operasional, tambahan satu malam hotel Nortje serta tiket perjalanan kembali ke Manado.
Jika seluruh keterangan tersebut digabungkan, Sumual mengaku telah mengeluarkan sedikitnya Rp250 juta untuk pembayaran yang secara langsung disebut berkaitan dengan proses PAW, di luar berbagai pengeluaran lain seperti tiket perjalanan, konsumsi, hotel dan biaya operasional.
Sementara itu, nilai yang disebut diminta dalam rangkaian pembicaraan mencapai Rp1,7 miliar. Persoalannya, hingga kini proses PAW yang menjadi dasar permintaan dana tersebut disebut belum terealisasi.
Kondisi inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai untuk apa sebenarnya dana tersebut diminta, siapa penerima akhirnya, serta apakah seluruh pembayaran benar-benar berkaitan dengan proses resmi PAW.
Terkait tudingan itu, Ketua DPD Partai Demokrat Sulut, Mor Batian ketika di konfirmasi membantah adanya rumor tersebut.
“Saya sudah konfirmasi kepadaa pak John Sumual dan beliau katakan bahwa tidak seperti itu keadaannya dan beliau tidak pernah sampaikan apa- apa kepada wartawan. Pak John Sumual sekarang lagi di luar daerah. Jadi saya rasa semua sudah clear ya,” ucap Mor via WhatsApp kepada media ini.
De.ikian juga, Sekertaris Demokrat Sulut, Stendy Rondonuwu juga membantah tudingan tersebut, menurutnya tidak pernah ada uang mengalir kepadanya.
“Intinya tidak pernah ada uang begitu mengalir ke saya,” ucapnya Terkait bukti tranfer rekening yang Rp 100 juta yang di perlihatkan, Ia juga mengklarifikasi bahwa itu bukan nomor rekeningnya.. “Bukan nomor rek saya ini broo, nanti cek langsung nama nomor rekening ini yaa,biar clear ok,” ucap Stendy.
Sementara itu, Sekertaris DPC Demokrat Minahasa Utara, Reza Pomantow tidak merespon ketika dikonfirmasi terkait tudingan ini.
Penting ditegaskan, pembuktian mengenai dugaan pemerasan, penipuan, maupun aliran dana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.Media ini masih memberikan kesempatan hal jawab kepada pihak pihak yang disebutkan namanya di dalam pemberitaan.(bly)
