Tondano, KOMENTAR– Para anggota DPRD terus disodorkan dengan berbagai fasilitas. Seperti halnya 35 anggota dewan Minahasa. Menjelang berakhirnya masa jabatan pada pertengahan September mendatang mereka akan mendapatkan seragam baru.
Tidak tanggung-tangung 5 jenis setelan pakaian dinas diadakan, yakni, Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Lengkap (PSL), Pakaian Sipil Resmi (PSR), Pakaian Adat Daerah plus Pakaian Olahraga.
Dikutip dari RKA APBD 2024 untuk Sekertariat DPRD Minahasa, pengadaan pakaian dinas baru ini menelan anggaran senilai Rp933.500.000 juta.
Masih dalam RKA yang sama, sekertariat DPRD juga mengalokasikan Rp 55.100.000 untuk Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Tidak hanya itu, para wakil rakyat yang segera mengakhirinya masa periodenya tahun ini diberikan fasilitas gratis pemeriksaan kesehatan karna Sekertariat DPRD telah menggarkan belanja Medical Check Up senilai Rp157.500.000 juta.
Pembelian baju dinas baru anggota DPRD Minahasa ini penyediaannya dilakukan dengan cara E-Purchasing atau dengan system catalog elektronik (e-catalogue).
Sekertaris DPRD Minahasa, Ria Suwarno ketika dikonfirmasi media ini tidak menampak adanya anggaran pengadaan pakaian dinas baru.
“Iya benar, tapi 900 juta untuk pengadaan baju dinas anggota dewan periode ini. Tapi saya juga belum tahu jika ada pengadaan baju olah raga,” ujar Ria.
Setiap tahun kata Ria, anggota DPRD Minahasa dianggarkan pengadaan baju dinas baru. Lanjut Ria, pengadaan baju dinas baru bagi anggota DPRD yang baru terpilih akan dianggarkan dalam APBD tahun depan (2025).
“Yang anggota dewan baru terpilih, pengadaan baju dinasnya belum di anggarkan, “kata Ria
Besarnya anggaran baju dinas itu pun kemudian mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan.
“Mengherankan sekali, karena masa bakti anggota tinggal beberapa bulan sudah di tapi masih perlu baju dinas. Ini aneh sekali,” kata
Stevi Tumbel dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran.
Ia mengungkap, rencana pengadaan baju dinas tidak menjadi hal yang mendesak. Apalagi kata dia, baju dinas sebelumnya juga masih bisa digunakan.
“Proyek seperti ini mestinya tidak penting, tidak urgent. Lebih baik anggarannya dialokasikan untuk membantu warga yang kena bencana misalnya, atau ditambah ke anggaran dana duka yang dananya dan couta penerima santunan saat ini terbatas, ” ucap Dia.(bly)
