Manado, KOMENTAR- Bawaslu Propinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Logistik Pemilu tahun 2024 di Hotel The Sentra, Minahasa Utara, Sulut, Jumat – Minggu (22-24/3/2024).
Rakor evaluasi dihadiri anggota Bawaslu Sulut sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Latihan Bawaslu, Erwin F Sumampouw SP MAP dengan mengundang beberapa pemateri. Hadir sebagai peserta stakholder terkait, dari partai politik, Tm Pemenangan Daerah (TPD) pasangan Capres -Cawapres, Liaison officer calon perseorangan, Organisasi Kemasyarakat dan Kepemudaan maupun media massa.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini, bawaslu Sulut menerima berbagai masukan, kritikan terkait pengawasan pengadaan logistik.
Berbagai masukan itu nantinya menjadi dasar bagi jajaran pengawas untuk melakukan evaluasi dan bahan masukan kepada KPU terkait pengadaan logistik mulai dari kotak suara, surat suara, formulir dan bahan penunjang lainya.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami bawaslu dalam mengevaluasi tahapan pengadaan logistik pemilu yang baru saja dilewati, ” ujar Erwin Sumampow saat menutup kegiatan.
Mantan anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa ini mengatakan, bawaslu memang perlu meminta masukan dari stakholder karna ternyata masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan terkait pengadaan logistik pemilu.
“Misalnya surat suara rusak. Belum digunakan tapi sudah banyak yang rusak dan pengadaan surat suara ini perusahaanya ada di Semarang dan Solo sehingga kami harus bolak balik ke sana untuk memastikan pengantian surat suara, ” kata Erwin.
Namun demikian kata Erwin, meski ada kekurangan namun kendala pengadaan logistik pemilu khususnya di Propinsi Sulut masih lebih baik tahun ini.
“Di Sulut memang tidak terlalu masif permasalahan terkait pengadaan logistik berbeda dengan daerah lain, seperti di Kuala Lumpur misalnya hingga sampai ke pelanggaran pidana dan saat ini sementara proses pengadilan, ” ujarnya.
Sehingga menurut Erwin, evaluasi ini juga dilakukan untuk menjadi salah satu bahan kajian komprehensif yang akan direkomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Dengan harapan berbagai hal yang menjadi kendala dalam Pemilu kali ini tidak akan terjadi lagi kedepan, termasuk saat pengadaan logistik Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), ” terang Erwin.(bly)
