Manado, KOMENTAR– Bawaslu Provinsi Salawesi Utara, mengevaluasi Pengawasan Tahapan Diatribusi Logistik Pemilu 2024 lewat rapat koordinasi yang melibatkan stakholder, OKP, Pemilih Pemula, Media Massa, serta diikuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota, Selasa (30/04) di Arya Duta Hotel.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu dibuka Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Sulut, Steffen Stevanus Linu, SS, MAP.
Berbagai hal dibahas dalam rakor tersebut dengan menghadirkan sejumlah nara sumber berkompoten. Seperti, pengiat pemilu Narsum Simon Awuy, akademisi Ferry Daud Liando, Irene Tangkawarouw, staf ahli Bawaslu RI, Fentje Bawengan.
Dalam rakor tersebut terungkap beberapa kejadian saat pendistribusian logistik seperti surat suara yang tertukar. Kekurangan- kekurangan itu nantinya dijadikan evaluasi serius oleh Bawaslu sehingga tidak terjadi lagi pada perhelatan Pilkada serentak nanti.
“Meski tahapan tersebut sudah dilewati, ajang evaluasi setiap pengawasan tahapan, khususnya distribusi logistik pemilu sangat penting. Ini juga sebagai persiapan hadapi Pilkada 2024. Makanya kami harap masukan dan kritikan pada kami jadi bahan penting untuk menghadapi setiap tahapan dalam pilkada serentak 2024,” ujar pimpinan Bawaslu Sulut, Steven Linu.
Ia mengatakan, pelibatan stakholder guna mendapatkan masukan, sekaligus kritikan yang konstruktif atau positif yang menghasilkan perbaikan kepada jajaran Bawaslu sehingga akan menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan pilkada nanti.
“Sinergitas dan koordinasi dengan semua stakholder akan terus dilakukan jajaran Bawaslu. Dalam pengawasan pilkada 2024, kami harap bisa berkolaborasi dengan stakeholder,” terangnya
Sementara itu, Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat ini, Erwin Sumampow mengatakan, pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu menjadi proses tahapan yang sangat penting.
“Tentunya, tanpa logistik dipastikan pemilihan tak akan berlangsung” kata Sumampouw.
Menurutnya, dalam prosesnya Bawaslu harus memastikan bahwa semua logistik yang digunakan hari H pemungutan suara tersedia dengan baik.
“Evaluasi pengadaan logistik sudah dilakukan. Termasuk pengawasan pengadaan dan pembuatannya serta distribusi di pemilu kemarin. Jika tidak diawasi pendistribusiannya bisa dipidana,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, apa yang menjadi pengalaman di pemilu 2024 jadi bahan evaluasi untuk menghadapi pilkada November mendatang. Apa lagi ini sudah masuk pada tahapan pilkada,” pungkasnya.(bly)
